oleh

Marak, Oknum LSM Ancam Kepala Desa, Begini Kata Ex Mahasiswa Teridealis se-Indonesia BEM KM-UGM 2016

Mamminasata.com Sulaeman, mahasiswa teridealis versi BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2016, yang juga mantan Sekertaris Jendral (Sekjend) pengurus pusat Aksi Indonesia Muda itu menanggapi santai soal maraknya beberapa laporan kepala desa (Kades) yang masuk kepada dirinya.

Ia menyebut beberapa Kades sempat mengeluhkan soal adanya upaya intervensi dan intimidasi yang sudah dianggap meresahkan sebagian warga di beberapa desa, khususnya yang ada di tanah kelahirannya, di Kabupaten Pangkep.

Sulaeman (Dok/pribadi}

Menurut Sul sapaan akrab Sulaeman, bahwa proses pengawasan, pengawalan, pemeriksaan, investigasi, checks and balances anggaran duit negara di semua instansi milik negara, termaksud di lingkup pemerintahan desa, merupakan hal lumrah atau wajar.

Dirinya bahkan menyebut hal tersebut sebagai sebuah hal yang biasa, bahkan menjadi wajib dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia.

‘’Saya kira hal ini lumrah dan wajar. Transparansi, akuntabilitas, profesonalisme, kritik dan partisipasi itu hal bagus untuk mendorong pembangunan, itu sudah konsekuensi demokrasi, kita sepakat check and balance itu penting di masyarakat.’’ katanya.

Hanya saja ia menyayangkan, jika ada oknum yang mengaku sebagai kontrol sosial di masyarakat, atau oknum yang mengatas namakan dirinya bagian dari suatu lembaga seperti LSM. Namun memakai cara-cara amoral, intimidatif atau inkonstitusional dalam melakukan kontrol di masyarakat.

‘’Saya pikir menjadi kontrol sosial ini adalah tugas semua kita, bukan hanya milik atau tugas LSM.Tapi, juga sipil atau warga masyarakat biasa’’. Sul menambahkan.

‘’Boleh jadi, maraknya kehadiran oknum LSM abal-abal yang melakukan ancaman terhadap kades itu, bisa jadi karena lemahnya kontrol sosial yang kita lakukan dan jalankan. Ini juga yang jadi sirkulasi atau mata rantai masalah. Sebab pola check and balance oknum LSM semacam ini. Sebenarnya bisa dibaca, kecenderungan kapan kemunculannya’’ katanya.

‘’Mestinya jika oknum-oknum itu betul-betul berniat membangun daerah, berniat menjadi oposisi atau kontrol sosial. Misalnya untuk mengimbangi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak sipil (masyarakat). Mestinya dari awal sampai akhir, supaya cela untuk terjadinya penyelewengan bisa diantisipasi sejak dini,” tambahnya,

”Dengan begitu kan lebih efektif dari sisi preventif (pencegahan), juga lebih kontributif untuk pembangunan atau kemajuan desa. Dengan demikian, menggunakan metode beginikan lebih konstruktif.’’ tandasnya.

Oleh karena itu, kata Sul diperlukan partisipasi dan kontrol sosial yang sifatnya menyeluruh dari dalam internal desa itu sendiri, atau dari lembaga lokal, yang berkearifan. Jika ada, yang memang kredibel atau memiliki riwayat yang terpercaya. Punya integritas di mata masyarakat, serta terdaftar sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.

‘’Wabilkhusus untuk LSM, pada prifsifnya, itu kan harus terdaftar di kesbangpol, mempunyai AD/ART, ada Akta Notarisnya, masing-masing ada kategori dan spesifikasinya, ia mengawal issue apa. Jika sesuai aturan regulasi, juga ada wilayah cakupannya, berkantor di provinsi atau daerah, jika di daerah harus mendaftarkan lembaganya ke Kesbangpol Provinsi atau Pemkab’’ katanya.

‘’Disamping itu, juga mesti terdaftar di Kemenkumham, bahkan jika merujuk pada Permendagri nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, LSM harus terdaftar dan memiliki  SKT dari pusat,’’ cetus alumni Sospol UNHAS itu.

Dengan demikian, semua kepala desa atau pejabat desa yang didatangi oknum LSM, berhak meminta identitas diri, surat tugas serta mempertanyakan tujuannya untuk apa, pejabat pemerintah desa juga boleh melakukan kroscek mengenai kredibel atau legalnya lembaga yang ingin masuk melakukan kontrol atau pengawasan di Desa.

‘’Hal ini penting, untuk menegakkan fungsi kontrol pengawasan yang dilakukan LSM, harus ada kroscek dari pejabat desa terhadap semua LSM yang masuk, sebab memperjuangkan keadilan yang konstitusional sesuai hukum juga harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai hukum, tentu juga beradab dan tidak dengan cara-cara inkonstitusional, apalagi intimidatif lewat kekerasan.’’ Kata Sul.

Kendati begitu, pria kelahiran pangkajene ini juga tak menampik dirinya mengapresiasi lembaga kredibel LSM yang betul-betul punya konsen dalam mengawal atau mengadvokasi berbagai persoalan korupsi, lingkungan, hokum, ekonomi, politik, dan masalah sosial lainnya di masyarakat.

‘’Fokal NGO yang digawangi oleh Djusman AR, Walhi, Indonesian Corruption watch (ICW) dan lain-lain. Saya kira selain itu masih banyak lembaga yang bisa jadi rujukan,’’ kata Sul yang juga dikenal aktif di berbagai lembaga ormas itu*