oleh

Dinamika Politik di Tubuh DDI (Bagian 1)

Menguji Independensi Darud Da’wah Wal Irsyad sebagai Lembaga Dakwah

Mamminasata – Independensi DDI bisa dibaca misalnya melalui peraturan dasar DDI yang pertama pada pasal 2 disebutkan di sana bahwa ‘’Badan ini tidak mencampuri soal-soal politik’’ Kendati pada Muktamar ke-3 Tahun 1950 sesungguhnya peraturan dasar ini pernah dihilangkan.

Meskipun secara moril peraturan ini masih dipertahankan khususnya bagi sebagian kalangan warga Ad-dariyah kultural yang menganggap hal ini (Baca: Politik) adalah tabuh untuk dibawa kedalam sebuah lembaga dakwah.

Singkatnya, meski tidak lagi secara tertulis doktrin ini berlaku kuat dikalangan warga DDI hari ini, dan faktanya kiwari atau hingga kini, DDI tak pernah berubah wujud menjadi partai, atau memilih untuk membangun kekuatan politik-parlemen sendiri, atau minimal membangun sayap partai.

Itu pula mengapa, ketika Masyumi didirikan pada Tahun 1948 dengan garis ideologi yang punya tujuan menghimpun kekuatan politik umat Islam.

Disini DDI memilih untuk tidak melibatkan diri secara kelembagaan atau institusi. Walaupun beberapa kader ormas Islam dan lembaga dakwah ini sepakat dengan garis perjuangan ideologis Partai Masyumi.

Berbeda halnya pada momen politik tertentu lainnya, independensi dan garis politik keberpihakan DDI bisa dilihat sebenarnya misalnya, ketika Liga Muslimin Indonesia yang disinyalir kala itu menjadi wadah atau menjadi sekadar badan koordinasi otonom, bagi organisasi-organisasi Islam yang sedari awal memproklamirkan diri punya tujuan dakwah yang sama.

Liga Muslimin Indonesia sebagai sebuah identitas kelompok, yang tidak menitik beratkan pada kegiatan politik praktis, disini sikap DDI tegas, bahkan ikut andil dalam wadah ini. DDI menganggap bahwa ini sekadar membangun kekuatan politik jalur non-parlemen, dan bukan semata untuk perebutan panggung kekuasaan.

Itu pula alasan mengapa lembaga dakwah ini tetap mengutus sebanyak 7 wakilnya dalam liga tersebut. Kendati secara pasti DDI maupun liga ini bisa dilacak independensinya, misalnya pada pasal 7 ayat 6 ART Liga Muslimin Indonesia.

Hingga menjelang awal ditetapkannya wakil-wakil DDI dalam liga tersebut, DDI mengutus perwakilan diantaranya K.H M Amin Nastir dan K.H M Syukuri. Dimana saat itu K.H Amin Nastir sekaligus didapuk dan ditunjuk untuk menjadi Wakil tetap pada badan pertimbangan Pendidikan Agama Departemen Agama Republik Indonesia mewakili DDI dan Liga Muslimin Indonesia.

Masih sikap politik dan keterlibatan DDI lainnya. Pada kongres Ulama di Medan, tepatnya pada Tahun 1953, DDI Mengutus wakil-wakilnya ke musyawarah yang digelar oleh Liga Muslimin Indonesia ini. Diantaranya, K.H Abdu Rahman Bone, K.H M Ali-Al Yafie, K.H Amberi Said serta K.H Abduh Pabbaja.

Memasuki tahun 1955, Baru, ketika Masyumi pecah dengan sikap berdiri sendiri dari PSII dan NU, maka sejak saat itu banyak tokoh DDI yang kemudian pada gilirannya melibatkan diri pada partai politik tertentu yang dipandang cocok, minimal punya irisan ideologis yang sama atau sekurang-kurangnya mendekati lembaga panutan warga Ad-dariyah itu.

Sehingga, kondisi diatas pada tahun yang sama menuntut PB-DDI mengeluarkan kembali Surat-Edaran berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, dengan nomer Surat; No: 130/C. 1/54, tertanggal 15 Juli 1954, berisi 5 point diantaranya:

Pertama, Bahwa partai Organisasi maupun perorangan yang mempunyai tanda gambar di Pemilu ini ialah mereka yang akan mengajukan calon tersendiri (atas namanya) seperti Masyumi atau PSII.

Kedua, berhubung organisasi (DDI) telah mengambil pendirian untuk tidak mengajukan calon tersendiri atas nama DDI. Maka organsisasi kita dalam pemilihan umum tidak mempunyai tanda gambar yang khusus, seperti organisasi/partai lain.

Ketiga, bahwa kita (Warga DDI) dengan segenap tenaga dan daya yang dimiliki harus ikut berjuang dalam pemilihan umum pada pendaftaran dan pemungutan suara, tiada lain dengan tujuan untuk memenangkan suara Islam.

Keempat, Kepada warga Addariyah (DDI) yang tidak buta huruf yang dapat menulis pada waktu pemungutan suara hendaknya memberikan suaranya kepada orang DDI yang dicalonkan oleh salah satu partai Islam seperti NU, PSII, Masyumi atau partai dengan memakai salah satu tanda gambar partai diatas.

Kelima, pada waktunya kamin akan umumkan nama-nama orang DDI yang turut dicalonkan oleh partai-paartai Islam, kalau sudah ada kepastian yang kami terima.